Cara Tangkal Hoaks Pilkada Serentak 2024 di Yogyakarta, Bagikan Souvenir di Jalan dan Selebaran Berbentuk Infografis

Cara Tangkal Hoaks Pilkada Serentak 2024 di Yogyakarta, Bagikan Souvenir di Jalan dan Selebaran Berbentuk Infografis

Smallest Font
Largest Font

BERITASUARA.COM, Yogyakarta - Puluhan politisi muda lintas partai menggelar aksi dan menyerukan stop politik uang, stop hoaks (berita bohong) dan kampanye hitam serta mengajak masyarakat menciptakan  Pilkada 2024 yang damai bersih dan berintegritas.

Perkumpulan Nyala Litera Indonesia dan Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) DIY, menggelar aksi damai menyambut Pilkada 2024 di Tugu Golong Gilig Kota Yogyakarta, Minggu 28 Juli 2024 lalu. 

Dikutip dari Jogja.times.co.id Jumat 2 Agustus 2024, kegiatan tersebut mengambil tema “Dari Jogja Menjaga Demokrasi Indonesia”. 

Para peserta, membentangkan spanduk dan partisipan yakni masyarakat yang melintas dan mendukung aksi kemudian membubuhkan tanda tangan pada sebuah sepanduk menandakan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga demokrasi Indonesia pada pilkada serentak 2024 . 

Bukan hanya itu, para peserta aksi juga melakukan orasi informatif dan ajakan-ajakan untuk menolak politik uang, kampanye hitam, dan hoaks.

Tak hanya sekedar orasi, aksi tersebut juga diiringi dengan pembagian souvenir dilengkapi dengan pesan-pesan edukatif yang dikemas dalam bentuk infografis. 

Selanjutnya, peserta dan partisipan melakukan deklarasi dengan pembacaan komitmen publik.

Ketua FPMI DIY,Herry Fahamsyah MIP mengatakan, agenda aksi dengan mengedepankan literasi politik memiliki visi untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan diri masyarakat dalam turut serta menciptakan Pilkada Serentak 2024 yang damai, bersih, dan berintegritas. 

“Aksi ini menghasilkan output jangka pendek berupa dokumen komitmen masyarakat (pemilih) dalam menciptakan pemilu yang damai, bebas, dan berintegritas. Output tersebut dapat dipergunakan pada masa mendatang dalam agenda yang lebih besar, seperti audiensi kepada pimpinan partai hingga mempengaruhi kebijakan publik, atau advokasi kebijakan,” katanya.

Editors Team