Masih Ada 32 Persen Masyarakat Tak Kenal Hoaks Saat Pilkada Serentak 2024, Diskominfo Jatim Gelar Literasi Demokrasi Digital Pilkada Asyik

BERITASUARA.COM, Tuban - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur menggelar Literasi Demokrasi Digital (LDD) Tahun 2024 di Malang Creative Center. 

Mengusung tema "Pilkada? Dibikin Asyik Aja", forum diskusi ini menghadirkan Kepala Humas Universitas Bhayangkara Surabaya, Fitria Widiyani Roosinda dan Komika asal Kediri, Wawan Setiawan. Sebanyak 100 pejabat dan pranata humas dari 38 kabupaten/kota tampak antusias mengikuti kegiatan hingga usai.

Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengungkapkan Diskominfo Jatim terus meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat. Indeks Literasi Digital Jawa Timur ada di angka 3,58. Angka tersebut masuk kategori sedang dan sedikit di atas skala Indeks Nasional, yaitu 3,54.

"Kami terus berupaya mempersempit gap antar kelompok masyarakat," ungkapnya, seperti dikutip dari situs Tubankab.go.id, Rabu 31 Juli 2024.

Lebih lanjut, angka literasi digital tersebut kian diperkuat dengan masih tingginya angka masyarakat yang tidak mampu membedakan berita bohong. Berdasarkan survei yang telah dijalankan, sebanyak 32 persen masyarakat masih belum bisa mengenali hoaks. Hanya 23 persen masyarakat yang mampu mengetahui karakteristik berita bohong dan hoaks. Sedangkan sisanya masih ragu untuk mengidentifikasi perbedaan informasi valid dengan berita bohong.

Sherlita menerangkan pada tahun 2021 persentase pertumbuhan hoaks mencapai 22,7 persen. Angka tersebut terus bertambah di tahun 2022 menjadi 32,2 persen dan pada 2023 menjadi 55,5 persen.

"Salah satu momen yang memicu tumbuhnya hoaks adalah saat Pemilu. Oleh karena itu, harus benar-benar diantisipasi," jelasnya.

Sementara itu, Kabid IKP Diskominfo Jatim, Putut Darmawan menyebutkan maksud kegiatan ini guna mendongkrak partisipasi masyarakat pada Pilkada mendatang. Utamanya menggugah atensi dan minat generasi milenial bahwa Pemilu itu asyik. Sehingga tidak golput dan mau menyalurkan hak politik yang dimilikinya.

Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat perihal hoaks dan berita bohong yang tumbuh subur selama rangkaian Pemilu. "Harapannya, mampu mengidentifikasi ciri-ciri berita bohong atau hoaks, maupun berita valid," tandasnya.